Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan digital dan komunikasi di Indonesia. Kominfo bertugas sebagai pengawas infrastruktur teknologi informasi negara yang berisi berbagai informasi penting, seperti perlindungan data pribadi, pengelolaan informasi publik, serta pengawasan atas konten digital yang beredar di masyarakat. Pada era digital saat ini, internet menjadi sarana dalam berkomunikasi antar individu, pencarian informasi terbaru hingga melakukan proses transaksi. Tentunya peran Kominfo menjadi semakin besar, spesifik dan perlu dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kementerian ini harus mampu menjamin keamanan data masyarakat dan mencegah potensi berbagai kejahatan siber yang meresahkan.

Menteri Kominfo saat ini adalah Budi Arie Setiadi. Pengangkatan jabatan ini bermula dari mantan menteri sebelumnya, Johnny G Plate tersandung kasus korupsi kenaikan biaya penggelaran base transceiver station di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kurang dari sebulan setelah penangkapannya, Joko Widodo menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Kominfo baru dalam perombakan kabinet menjelang pemilihan umum 2024. Pengangkatannya dirasa aneh karena ia bukan merupakan lulusan bidang IT, melainkan lulusan bidang sosial dan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, seseorang diangkat menjadi menteri untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika tetapi memiliki latar belakang yang jauh dari teknologi.

Namun belakangan ini, kinerja Kominfo terutama menterinya, Budi Arie Setiadi, sering kali menimbulkan kritik. Isu besar yang saat ini menyorotinya adalah bocornya Pusat Data Nasional dan solusi yang tidak masuk akal terhadap judi online. Berbagai isu yang sudah terjadi serta pemberian solusi yang diberikan menunjukkan bagaimana Kominfo terlihat tidak becus dan menganggap kasus tersebut adalah masalah sepele. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kementerian ini belum sepenuhnya berhasil menjalankan peran dan tanggung jawab besarnya.

Isu besar yang menggemparkan masyarakat yang pertama adalah kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) bulan Juni lalu yang berlokasi di Surabaya. Insiden ini perlu ditanggapi secara serius karena pusat data ini menyimpan informasi penting terkait pemerintah dan masyarakat. Informasi penting negara seharusnya wajib dicadangkan dan keamanannya perlu dipastikan. Keamanan data negara tentunya perlu adanya tanggung jawab bersama, bukan hanya menyampaikan pernyataan yang terkesan melemparkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya. Seharusnya Kominfo sudah merespon dan bertindak lebih cepat sejak kasus tersebut terjadi, mengingat Kominfo memiliki kewajiban besar terkait data negara. Berpangku tangan dan terlihat santai dalam menanggapi kasus bukanlah tindakan tepat bagi suatu kementerian dengan fungsi penting dalam negara. Di sisi lain, Budi Arie Setiadi justru diberikan penghargaan bergelar Bintang Mahaputera Pratama oleh Presiden RI Joko Widodo. Masyarakat pun semakin kesal padahal isu PDNS belum juga diselesaikan.

Ketidakmampuan Kominfo dalam melindungi aset data negara mencerminkan adanya kelemahan sistem dalam tata kelola keamanan siber negara. Publik tentu saja khawatir tentang ketidakmampuan lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga privasi dan keamanan data. Masyarakat semakin mempertanyakan keamanan data diri serta kredibilitas kementerian ini. Kasus ini pun juga memperlihatkan ketidaksiapan Kominfo dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih suatu saat nanti.

Isu lainnya yang menjadi perhatian publik adalah permasalahan judi online yang masih merebak di Indonesia. Solusi yang diambil oleh Menteri Kominfo dalam menangani permasalahan judi online juga menimbulkan pertanyaan publik. Lembaga ini memberikan salah satu solusi yaitu dengan membatasi transfer pulsa dengan batas maksimal senilai Rp1 juta per hari. Di sisi lain, Budi Arie Setiadi tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait solusi yang disampaikan.

 Sayangnya, solusi lain yang diberikan seperti pemblokiran situs web DuckDuckGo juga dinilai kurang tepat. Alih-alih menghadirkan solusi yang efektif dan tegas untuk menindak lanjuti judi online, langkah yang ditawarkan justru terdengar tidak masuk akal. Judi online adalah permasalahan kompleks dan sulit untuk diberantas. Kominfo harusnya fokus menyelesaikan permasalahan ini dengan sungguh-sungguh dan melakukan kolaborasi lembaga lain seperti lembaga hukum untuk mengatasinya. 

Selain itu, ada solusi lain yang diberikan Kominfo dan sudah sempat berjalan yaitu menggunakan SMS blast sebagai upaya pencegahan judi online. SMS blast ini pun juga banyak dikritik dan diejek oleh masyarakat. Solusi ini dinilai tidak efektif karena kiriman pesan yang disebarkan Kominfo tentu saja tidak bisa mengubah dan memberantas isu ini begitu saja. Seseorang tidak mungkin dengan mudah melepas kegiatan judi yang dilakukannya hanya karena pesan teks singkat berupa larangan semata. Masyarakat pun ikut mengejek cara Kominfo menangani yang satu ini. Terdapat salah satu warganet yang menyampaikan bahwa SMS blast ini pun terlihat seperti cara promosi judi online itu sendiri. Masyarakat pun dengan mudah menilai, ide pemberantasan tersebut tentu bukanlah ide bagus bagi suatu kementerian yang seharusnya dapat memberikan solusi lebih baik. 

Berdasarkan berbagai isu yang terjadi dan respon yang tidak tepat dari kementerian ini, kepercayaan masyarakat menjadi sangat rendah. Banyak yang mengkritik, mengejek bahkan menghujat Kominfo karena tidak becus dalam menangani masalah besar negara. Komentar kekecewaan warga dapat dilihat dari berbagai platform media sosial, mulai cuitan di X hingga kolom komentar di berbagai postingan Instagram akun @kemenkominfo. Sudah terlihat jelas betapa kesal, kecewa, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Seharusnya lembaga ini bisa fokus pada masalah yang darurat, bukannya mudah teralihkan dengan isu sepele semata. 
Kritik terhadap Menteri Kominfo ini perlu disampaikan terus menerus oleh masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja. Pihak Kominfo pun harus melakukan refleksi diri serta mengubah cara menghadapi masalah menjadi lebih baik. Saat ini publik membutuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan khususnya pada data diri yang penting. Berdasarkan kritik yang selama ini selalu diberikan, seharusnya Kominfo terutama Budi Arie Setiadi menyadari kekurangan dalam sistemnya. Kebijakan yang tidak tepat, tidak cepat tanggap, dan tidak efektif justru akan membawa kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Jika Kominfo tidak mampu memperbaiki tata kelola keamanan data dan mengambil tindakan nyata terhadap judi online dan data negara, maka kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan terus merosot.