Oleh: Ajeng Ardhia

Selaku mahasiswa terutama yang kebutuhannya terus bertambah di setiap bulan, pulsa maupun paket internet adalah salah satu pengeluaran yang diprioritaskan. Tentunya pola “beli-buang” kartu SIM perdana dengan kuota menjadi salah satu alternatif dalam meminimalisir pengeluaran. Kartu SIM perdana yang ditawarkan operator seluler memang paling dicari karena produk ini memberikan bonus kuota internet yang melimpah bagi para pengguna. Kondisi ini didukung juga dengan adanya tren smartphone yang telah dilengkapi dengan fungsi dual SIM. Satu slot akan diisi SIM pertama sebagai nomor utama dari pengguna, dan slot yang lain akan digunakan untuk kartu perdana dari transaksi sistem “beli-buang” tadi.

Tetapi per 31 Oktober 2017, pelanggan wajib registrasi ulang nomor prabayar dengan validasi NIK dan Nomor KK. Setidaknya, itu yang ditulis Kominfo dalam SMS singkat yang diterima oleh pelanggan operator seluler Tanah Air. Peraturan registrasi ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2016 sebelumnya yaitu mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Setiap NIK dapat mendaftar ke setiap operator maksimal 3 nomor. Saat ini terdapat 6 operator yang aktif di Indonesia, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, Smartfren, XL Axiata (XL dan Axis), serta Tri. Artinya maksimal tiap NIK bisa punya 18 nomor dari 6 operator yang berbeda (6 operator dikali 3 nomor).

Kemudian, kali ini proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi. Validasi dilakukan dengan mencocokan data yang dimasukkan oleh pengguna kartu prabayar yaitu berupa NIK dan Nomor KK dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Janji utama registrasi kartu SIM prabayar mungkin diantaranya memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab seperti upaya penipuan dan hoaks. Sistem ini juga diharapkan dapat mengamankan transaksi non-tunai melalui perbankan sehingga transaksi menjadi lebih aman dan inklusif.

Menurut elsam.or.id, sekitar 57 dari 88 negara di dunia telah mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan hanya 6 negara yang mewajibkan kebijakan registrasi ini. Sementara 31 negara yang belum, 8 diantaranya tiba-tiba mewajibkan registrasi kartu SIM. Salah satunya Indonesia. 

Lalu apakah sudah solutif?

Nampaknya solusi melawan kejahatan diatas hanyalah mitos belaka karena janji-janji tersebut bahkan menimbulkan lonjakan tingkat prevalensi kejahatan seperti pencurian telepon hingga memfasilitasi pasar gelap karena data-data yang telah dicuri. Proses registrasi ini juga bisa saja membahayakan keamanan data pribadi pengguna. Validasi data yang dilakukan juga tidak serta merta memudahkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum jika ada laporan kriminal melalui sarana telekomunikasi. Dilansir infoteknologii.id, Kanada dan Meksiko bahkan mencabut kebijakan ini karena setelah menerapkannya selama 3 tahun, tidak terbukti mengurangi spam dan justru meningkatkan kejahatan via seluler. Contoh hal yang perlu dikhawatirkan adalah penyalahgunaan NIK dan KK. 

Apalagi jika ditelusuri di internet, banyak Kartu Keluarga yang terpajang, lengkap dengan NIK dan Nomor KK dari setiap anggota keluarga. Selain itu, data NIK dan Nomor KK ini rentan bocor ketika pemilik identitas memberikan dua nomor itu untuk keperluan lain, misalnya untuk melamar kerja, asuransi, seminar, organisasi maupun perbankan. Dilansir dari Okezone Techno, salah satu pelanggan Indosat Ooredoo mengaku NIK-nya terdaftar di 50 nomor SIM prabayar tak dikenal.Padahal pemerintah telah membatasi penggunaan nomor untuk setiap operator, lalu mengapa masih bisa terjadi? Jika nomor prabayar ini digunakan untuk tindak kejahatan, tentu akan merugikan pengguna. Ketidakefektifan juga terlihat pada pembatalan yang tidak bisa dilakukan sendiri dan harus dilakukan di gerai atau pengisian pulsa yang resmi dari operator. Lalu, meskipun pemerintah dan operator telah menyediakan fitur Cek Nomor yang bisa diakses di situs masing-masing operator, fitur ini tidak bisa memberi tahu jika ada orang lain yang meregistrasikan NIK dan Nomor KK pengguna untuk kartu prabayar yang mereka beli.

Kominfo menyatakan ada dua UU yang bisa dijadikan pegangan untuk menjerat oknum tak bertanggung jawab yaitu UU Administrasi Kependudukan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawah Kominfo. Pemerintah butuh proses hukum yang mendidik, sifatnya mengingatkan terlebih dahulu? Kejahatan itu bukan ujian sekolah. Sudah jelas, belum memiliki UU PDP menandakan kebijakan registrasi kartu di Indonesia terlalu terburu-buru. Seharusnya pemerintah mengesahkan UU PDP terlebih dahulu lalu membentuk satu komisi khusus untuk menangani pelanggaran data pribadi seperti pemulihan kepada korban, mengusut pelaku dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Pemerintah juga harus segera menyelesaikan beberapa polemik yang menjadi penghalang, semisal banyaknya RUU lain yang mengantre di DPR, belum ada harmonisasi antar-kementerian. Tuntutan yang gencar dari masyarakat untuk segera mengesahkan UU ini nampaknya memang diperlukan. Karena mungkin registrasi kartu SIM prabayar bukan hanya bertujuan untuk efisiensi industri telekomunikasi, tetapi langkah operator dalam berhemat sekitar 2 hingga 3 triliun rupiah karena kebijakan registrasi ini.

Share It On:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here