DISPLAY – Kamis (2/5) telah berlangsung aksi oleh Aliansi Brawijaya Menggugat Jilid III di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Aksi ini dilaksanakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019. Beberapa pihak yang terlibat dalam aksi ini yaitu Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, Komite Pendidikan, serta mahasiswa dari Kampus II (Dieng) dan Kampus III (Kediri) Universitas Brawijaya.

Aksi ini merupakan kali ketiga sejak dibentuknya aliansi yang bernama Brawijaya Menggugat. Dilansir dari Kavling10.com, aksi ini membawa 6 tuntutan di antaranya :
1. Menuntut pemberlakuan penurunan dan penundaan UKT
2. Menuntut transparansi penentuan dan penggunaan UKT
3. Menuntut peningkatan infrastruktur pelayanan dan pendidikan inklusif secara bertahap dan menjadikan perencanaannya ke dalam Renstra (Rencana Strategis) UB 2020
4. Menuntut penolakan pemungutan dana di luar UKT
5. Persoalan-persoalan di UB Kediri
6. Menolak PTN-BH

Perihal tuntutan pertama yang menyebutkan tentang penurunan dan penundaan UKT, Amir Saqib Azhardika selaku Menteri Kastrat BEM FILKOM 2019/2020 menyebutkan bahwa masalah tersebut diutamakan untuk mahasiswa baru angkatan 2019. Ia mengaku hal ini dikarenakan banyak wali mahasiswa baru yang sudah menemui pihak Advokesma BEM FILKOM, namun tidak bisa ditanggapi karena wacana Peraturan Rektor yang meniadakan penundaan-pengangsuran UKT. “Kita menyuarakan yang penundaan UKT, karena dari advo kita benar-benar kewalahan untuk penundaan itu karena banyak wali murid datang untuk meminta menunda. Cuman karena adanya wacana dari peraturan rektor yang bikin tidak ada penundaan,” paparnya.

Hal ini diperparah dengan semakin dekatnya tanggal batas pembayaran UKT bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN pada 10 Mei 2019 lalu. Dika menyebutkan bahwa mahasiswa baru tidak akan mempunyai peluang apabila pengangsuran tidak diperbolehkan. “Jangan sampai ini terjadi, karena jika sampai terjadi, otomatis yang diterima di SNMPTN dan tidak mengangsur, tidak akan ada peluang. Makanya dari tadi yang disuarakan adalah UB ini untuk orang-orang kaya saja,” ujar Dika.

Selain masalah UKT, dari keenam tuntutan tersebut, tiga di antaranya merupakan tuntutan yang sudah pernah disuarakan di tahun sebelumnya (baca juga: Suara Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Hari Pendidikan). Tuntutan yang dimaksud adalah terkait dengan masalah PTN-BH, infrastruktur pelayanan dan pendidikan inklusif, serta persoalan UB Kampus III Kediri. Bagas Luhur Prabowo selaku Menteri Koordinator Bidang Pergerakan EM UB 2019/2020 memaparkan bahwa tuntuan pada tahun ini lebih difokuskan mengenai inklusifitas infrastruktur pada Renstra UB 2020. “Tolak PTNBH salah satunya, kita juga meneruskan disabilitas yang tahun lalu. Lebih tepatnya bukan menjurus ke disabilitas, tapi mengarah ke inklusifitas untuk dimana pelayanan infrastruktur salah satunya bisa dirancangkan di Renstra dari UB 2020-2025 supaya ada kejelasan juga pelayanan infrastruktur mengenai inklusifitas,” jelas Prabowo.

BEM FILKOM sendiri tidak turut serta dalam menyuarakan permasalahan PTN-BH. “Kita menyepakati untuk empat tuntutan untuk kita suarakan, kecuali tadi PTN-BH,” papar Dika. Dika menambahkan bahwa pihak FILKOM telah sepakat untuk mengawal UB menuju PTN-BH. “Bukannya mendukung, tapi mengawal,” tutup Dika. (ne)

Share It On:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here