DISPLAY – Pemilu (pemilihan umum) 2019 serentak yang telah terlaksana pada tanggal 17 April lalu tidak seutuhnya berjalan lancar. Terdapat permasalahan pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Malang. Dilansir dari republika.co.id, permasalahan itu di antaranya adalah panitia yang memasukkan nama pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih pada TPS nomor 17 Sukoharjo, serta tiga orang pindah pilih di TPS nomor 9 Bunulrejo yang mendapatkan lima surat suara. Selain kedua TPS tersebut, di TPS nomor 14 Penanggungan dilaporkan terjadi kebobolan pemilih. Kurniawan Pancolo selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) memaparkan pada TPS tersebut banyak didatangi pemilih yang tidak berasal dari wilayah Penanggungan. Para pemilih tersebut ingin mencoblos hanya dengan membawa kartu E-KTP saja, tanpa membawa form A5. Kurniawan menyebutkan hal ini terjadi dikarenakan adanya kabar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan memilih dengan cara ini. ”Ada share-an dari MK, juga yang menggunakan share-share-an dari media, yang memakai E-KTP bisa mencoblos,” ujarnya.

Dilansir dari cnnindonesia.com, peraturan yang dikeluarkan MK tersebut hanya diperuntukkan bagi pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun masih dalam daerah yang sama. Kurniawan juga menuturkan bahwa para panitia dan dirinya telah melarang pemilih dari luar daerah dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi jumlah pemilih luar yang mencapai ratusan menimbulkan rasa takut pada panitia yang bertugas. “Karena yang datang (pemilih luar, red) di situ juga ratusan, bukan hanya puluhan gitu lho. Saya sendiri PPS waktu itu juga memberi pengertian, pemilih yang tidak membawa A5 ini untuk yang di kelurahan. Tapi tau-taunya di TPS juga ada yang kebobolan juga gitu. Karena rasa takut juga sih. Pemilih ini ada yang ngotot juga,” tuturnya.

Setelah kejadian tersebut, panitia menyusun berita acara untuk menuliskan seluruh kejadian yang terjadi hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut. “Nah itu juga kita laporkan sesuai dengan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), berita acara. Ya akhirnya sampai PSU ini,” terangnya. Kurniawan juga menceritakan kronologi pelaporan pelanggaran hingga ditetapkannya PSU pada 25 April. “Karena itu kita sudah bikin berita acara kesepakatan antara para saksi dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) kita berikan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Tapi pada waktu itu yang menerima adalah Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) langsung dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Berikutnya ada surat untuk undangan klarifikasi, setelah itu ada rekomendasi dari Bawaslu ke KPU. Nah kita panggilan ini untuk rekomendasi PSU ini,” jelasnya.

PSU yang dilakukan hanya untuk pemilihan Presiden dan DPD. Hal ini dikarenakan pada pemilu tanggal 17 April, kebobolan pemilih luar hanya mencoblos dua bagian tersebut. “Karena pelanggaran di sini kan hanya kemasukan pemilih yang mendapatkan surat suara presiden sama DPD, jadi saat ini memilihnya hanya presiden dan DPD. Untuk regulasinya tetap sampai jam satu setelah itu kita perhitungan,” terang Kurniawan. Untuk perhitungan suara, para panitia menggunakan suara pada PSU untuk dikirim ke kelurahan “Kemarin dihanguskan, kita pakai yang ini tanpa pemilih yang dari luar Penanggungan,” imbuhnya.

Masyarakat yang telah tercantum dalam DPT dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) mendapatkan form C6 atau undangan untuk melakukan PSU. “Kita bikinkan C6, undangan pilih. Dan untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) kita buatkan pengumuman di kelurahan sama di TPS. Dan untuk DPK sama mendapatkan C6, cuman kalo DPK peraturan (memilih, red) jam 12 sampai jam 1. Kalau DPT kan jam 7 sampai jam 1,” tutupnya. (nh)

Share It On:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here