DISPLAY – Setelah rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA) FILKOM 2019, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan diselenggarakannya sidang istimewa pada Jumat (22/11) malam di pelataran Gedung D. Permasalahan tersebut di antaranya Riko Wahyu Agung Prasetyo sebagai salah satu bakal calon DPM FILKOM mendapatkan suara kurang dari 50, yaitu 5,42% atau setara dengan 43 suara. Selain itu, pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Persiden FILKOM yang mendapati perolehan suara kurang dari 60% (baca juga: PEMILWA FILKOM 2019, Paslon Tak Penuhi 60% Suara).

Riko yang merupakan satu-satunya perwakilan dari program studi di Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) belum memenuhi syarat sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Pemilwa FILKOM pada Pasal 34 Ayat 1 Poin c, yakni harus memperoleh minimal 50 suara pada PEMILWA. Riko sendiri mengaku bahwa kurang pendekatan dengan mahasiswa FILKOM, terutama kepada satu angkatannya menjadi salah satu alasan kurangnya suara terhadap dirinya. “Mungkin itu sebabnya saya kurang suara, dan saya kurang koordinasikan angkatan saya khususnya melakukan pemilihan di PEMILWA,” ujar Riko. Kurangnya pendekatan ini juga disebabkan oleh pengumpulan 50 KTM sebagai syarat yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi terdapat bantuan dari manajernya. “Memang benar minimal mengumpulkan 50 KTM, saya dibantu oleh teman-teman saya dan manajer saya. Jadi untuk beberapa orang saya tidak berkontak langsung,” imbuhnya.

Sidang istimewa yang berlangsung hingga dini hari ini menghasilkan beberapa “PR” atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama satu periode kedepan. PR tersebut menjadi syarat ditetapkannya para calon menjadi anggota DPM serta Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM. Dalam sidang tersebut ditetapkan beberapa syarat yang harus dijalankan Riko, yaitu:

  1. Membuat surat pernyataan tertulis untuk tetap menjadi anggota DPM FILKOM sebagai syarat jangka pendek.
  2. Membuat surat dukungan yang ditandatangani oleh ketua EMPTI dan koordinator DKMPTI dengan jangka waktu 3×24 jam dan dipublikasikan melalui akun pribadi calon anggota DPM FILKOM terkait dan official account PEMILWA FILKOM sebagai syarat jangka pendek.
  3. Menjadi koordinator DPM FILKOM terkait kajian masalah kaderisasi dan aklamasi sebagai syarat jangka menengah.
  4. Membuat 1 inovasi penyerapan aspirasi sebagai syarat jangka panjang.

Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, Riko akan mendapatkan sanksi yang harus diterima sesuai yang telah ditetapkan oleh MKBMFILKOM, di antaranya:

  1. Sanksi jangka pendek berupa membuat surat permintaan maaf kepada KBMPTI dan KBMFILKOM melalui akun pribadi calon anggota DPM FILKOM terkait dan tetap melengkapi syarat jangka pendek hingga selesai.
  2. Sanksi jangka menengah akan ditentukan bersamaan dengan sidang istimewa pembahasan hasil kajian masalah aklamasi dan kaderisasi.
  3. Sanksi jangka panjang berupa ditolaknya laporan pertanggung jawaban DPM FILKOM periode 2020 saat akhir periode dan sertifikat keanggotaan DPM FILKOM periode 2020 tidak diberikan kepada calon anggota DPM FILKOM terkait.

Selain penetapan anggota DPM, sidang juga membahas tentang tidak terpenuhinya persyaratan terpilihnya calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM 2020/2021. Hal ini tercantum dalam UU PEMILWA Pasal 34 Ayat 2 Poin c yang berbunyi “Apabila 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM memperoleh suara kurang dari 60% dari total surat suara yang sah, maka keputusan dikembalikan kepada KBMFILKOM melalui sidang istimewa MKBMFILKOM untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih”.

Mohammad Verrel Radiman dan Mohammad Jordan Farrel sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM terpilih merasa masih layak untuk memperjuangkan kemenangan mereka. Verrel menyebutkan bahwa ia akan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM periode 2020/2021. “Untuk itu apapun hasilnya yang sudah keluar kami menerima. Kami diberi kesempatan untuk berjuang kembali untuk FILKOM dan kami maju untuk kepentingan FILKOM. Untuk yang tidak memilih kami, apa yang perlu kami perbaiki untuk mempercayai kami sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM di periode berikutnya,” ujar Verrel pada sidang istimewa.

Dalam sidang tersebut kemudian ditetapkan Verrel dan Jojo, sapaan akrab Mohammad Jordan Farrel, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan syarat, yaitu:

  1. Presiden BEM FILKOM terpilih menjadi koordinator dari BEM FILKOM terkait kajian aklamasi dan kaderisasi.
  2. Membuat kajian pentingnya PEMILWA maksimal tanggal 1 April 2020 dengan hasil akhir berupa penting atau tidaknya PEMILWA dan langkah konkret untuk memperbaiki PEMILWA.
  3. BEM FILKOM membuka kajian terkait kebutuhan program kerja yang dilaksanakan oleh BEM FILKOM hingga batas maksimal 1 Februari 2020.

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, sanksi yang harus diterima untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih BEM FILKOM adalah tidak diterimanya laporan pertanggung jawaban akhir periode BEM FILKOM periode 2020/2021, serta tidak memberikan sertifikat kepada seluruh pengurus BEM FILKOM. (nat)

Share It On:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here