DISPLAY – Sejak tahun 2009, program Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP sudah dilaksanakan di empat kota, yaitu Padang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar dengan status proyek percobaan. Mega proyek ini terus berjalan dan akhirnya diterapkan secara nasional mulai Februari 2011 lalu. Walau begitu setelah enam tahun berjalan proyek ini masih mengalami banyak kendala. Salah satunya seperti yang dikutip dari pernyataan Yusi Tyroni Mursityo selaku dosen di FILKOM UB, “Secara teoritikal bagus, tapi implementasinya masih susah. Pertama, nggak ada yang menegakkan aturan, kemudian birokrasi masih belum bisa menggunakan itu (e-KTP, red) dengan baik dan hardware untuk baca (data, red) belum ada (yang memenuhi standar, red),” terangnya.

Diadopsi dari luar negeri, sistem penerapan kartu tanda penduduk berbasis elektronik di Indonesia ini masih banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sudah didesain dengan baik dan terencana, namun dalam prakteknya masih terdapat banyak kepentingan-kepentingan politik maupun instansi-instansi yang tidak terintegrasi dengan baik. Contohnya seperti masih ada permintaan untuk memfotokopi KTP untuk lampiran data. “e-KTP masa di fotokopi, kan ini nggak bener. Di e-KTP itu ada chip-nya, ya jadi rusak dong,” ujar Yusi.

Masalah infrastruktur juga turut ambil andil dalam rumitnya praktek e-KTP ini. Meskipun dana anggaran besar, infrastruktur yang ada masih belum juga memenuhi walau sudah berjalan hampir enam tahun. “Pemerintah sudah ngasih tahu, ini (e-KTP, red) nanti bisa buat apa-apa saja. Menunya sudah dikasih, tapi prakteknya belum terlaksana. Ini kan karena infrastrukturnya belum lancar,” imbuh Yusi.

Proyek ini sebenarnya bukan tanpa tujuan yang baik. Menurut Yusi, tujuan dari e-KTP sendiri adalah untuk menciptakan single identification number yaitu satu nomor identitas untuk satu orang. Dengan adanya hal ini proses data sharing milik seseorang dapat dilakukan dengan mudah kepada instansi yang memerlukan data tersebut. Kemudahan seperti inilah yang sejatinya ditujukan untuk membuat proses birokrasi di Indonesia tidak lagi menjadi sulit. “Dengan data sharing seharusnya birokrasi hanya dilayani oleh satu orang, nggak perlu lagi dioper-oper saat ngurus sesuatu,” terangnya.

“Saat saya di Belanda, ketika saya kena tilang oleh polisi disana saya cuma diminta tanda pengenal doang, nggak perlu disita KTP (id card, red) saya. Polisi cuma nge-scan dan data saya sudah ada di komputer sana, jadi nggak perlu ribet lagi,” cerita Yusi mengenai pengalamannya ketika berada di Belanda yang telah menggunakan sistem e-KTP ini.

Menurutnya jika sistem birokrasi di Indonesia sudah benar dan alat-alat untuk membaca data sudah terpenuhi, kemungkinan hanya memerlukan waktu 5 tahun bagi Indonesia untuk bisa menerapkan kartu tanda penduduk berbasis elektronik ini. Ia berharap agar pemerintah benar-benar membuat kebijakan yang baik dan menegakkannya untuk menerapkan sistem e-KTP yang sesungguhnya. “Kebijakan yang baik dan adanya yang menegakkan kebijakan yang dibuat tadi adalah kunci untuk menerapkan e-KTP di Indonesia,” tegas Yusi. (rwp/rap)

 

NO COMMENTS

Leave a Reply